(Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat membuka Konsultasi Publik II)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, SAMARINDA-Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi membuka secara resmi Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Selasa (23/3/2021).

Wagub Hadi Mulyadi mengatakan secara pribadi dirinya sangat konsen terhadap lingkungan hidup. Karena, melalui sikap secara pribadi tersebut akan menimbulkan dampak secara komunal. Artinya, prinsip menjaga lingkungan adalah menjadi sesuatu yang wajib. Sehingga mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam mencapai target dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, lanjut dia, meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi dan tata kelola, sosial serta lingkungan. Hal ini telah disepakati dalam Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS Revisi RPJMD Kaltim 2019-2023 yang dilaksanakan pada 1 Maret 2021 lalu.

“Hari ini harus kita sempurnakan sekaligus mengklarifikasi isu strategis serta proyeksi dan penyusunan alternatif skenario pembangunan berkelanjutan sehingga terintegrasinya dokumen KLHS pada Revisi RPJMD Kaltim 2019-2023 dapat tercapai dengan baik. Agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat untuk diminimalisir,” jelas Hadi Mulyadi.

Ditambahkan, Kaltim saat ini di terpa  isu luar biasa tentang kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara. Di satu sisi lingkungan dan hutan Benua Etam masih terjaga dengan baik, bahkan Kaltim mendapatkan dana insentif sekitar 110 juta dollar AS dari negara-negara donor melalui Bank Dunia terkait program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) karena komitmen dalam penurunan emisi karbon.

“Namun jika kita tidak menjaganya maka pasti akan habis. Dan dalam konsultasi publik KLHS ini saya harapkan bukan sekedar melengkapi atau menyinkronisasikan ke RPJMD saja, tetapi bagaimana ada aksi lanjutan dari poin-poin yang telah dan akan disepakati untuk bisa menjadi bahan revisi RPJMD Kaltim 2019-2023. Dan ini juga harus mendapat perhatian serius dari seluruh OPD terkait,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala DLH Kaltim Encek Ahmad Rafiddin Rizal mengungkapkan konsultasi public ini masih pada tahap awal. Dimana setelah ini akan dilakukan penyusunan dokumen KLHS, penjaminan kualitas dan disinkronisiasikan denga OPD teknis. Jadi sebelum diserahkan ke DPRD sudah terintegrasi dengan baik.

Hadir secara offline maupun online, diantaranya Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah, Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan KLHS Daerah Kementerian LHK Eko Widjajanto, perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dedi Junaedi, serta jajaran DLH Kaltim dan organisasi perangkat daerah terkait. (mar)